Dalam rencana rute SSS pantura yang dicanangkan terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama, rute Jakarta-Kendal/Semarang. Tahap kedua, rute Jakarta-Kendal/Semarang-Surabaya. Tahap ketiga, Panjang/Sumur (Lampung)-Jakarta-Kendal/Semarang-Surabaya/Paciran (Lamongan).

Implementasi SSS membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang mendukung yaitu adanya dermaga khusus yang melayani rute SSS tersebut. Beberapa dermaga khusus yang dipersiapkan tersebut diusulkan beberapa alternatif lokasi. Untuk Jakarta, terdapat tiga alternatif lokasi yaitu terminal khusus PT.Tegar Prima Jaya (Marunda), Dermaga eks Inggom 107 Tanjung Priok, dan kawasan Ancol Timur.

Sedangkan di jawa Tengah, Pemkab Kendal tengah merevitalisasi pelabuhan yang direncanakan bisa rampung dalam waktu dekat. Pemkab telah mengalokasikan anggaran dalam Tahun Anggaran 2014 untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan ke pelabuhan sepanjang 7 Km.

Untuk Jawa Timur, alternatif lokasi bisa di Surabaya atau di Paciran (Lamongan). Untuk Surabaya, pelabuhan Tanjung Perak siap mendukung dengan alternatif lokasi di dermaga Jamrud Utara (500m), Jamrud Selatan (200m), dan dermaga Mirah (2 berth). Sedangkan alternatif lain bisa di pelabuhan Paciran (Lamongan), yang memiliki fasilitas dermaga dengan panjang 135 meter dan kedalaman 7,5 Lws.

Terkait kesiapan armada yang akan dioperasionalkan, terdapat beberapa alternatif pilihan armada diantaranya satu unit kapal Ro-Ro milik ditjen perhubungan darat berkapasitas 5000 GT. Kapal ini, semula direncanakan untuk melayani trayek merak – Bakaheuni yang direncanakan rampung masa pengerjaannya akhir tahun 2014 ini. Selain itu, terdapat dua unit armada Ro-Ro milik PT. ASDP yaitu KM. ferindo 5, dan KMP Jatra III.


Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengungkapkan, bahwa sebetulnya SSS sudah dijalankan oleh pelayaran nasional sejak lama. Namun, harus diakui untuk jalur-jalur khusus seperti rute Jakarta-Surabaya, sistem SSS dianggap masih belum efisien sehingga diperlukan sebuah kebijakan khusus atau insentif.

Penerapan SSS pada rute Jakarta-Surabaya dapat mengurangi beban logistik di darat yang berpengaruh langsung terhadap biaya logistik yang saat ini masih mencapai 24% terhadap nilai barang.

“Kementerian Perhubungan saat ini sudah mulai bergegas membangun SSS Pantura. Dan, bukti mulai digenjotnya SSS Jakarta-Surabaya di antaranya dengan disiapkan beberapa pelabuhan, antara lain Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Kendal, dan Pelabuhan Tanjung Priok.”tuturnya.

Kendati demikian, lanjut Carmelita, untuk Program SSS, di Jakarta sebaiknya mengaktifkan Pelabuhan Marunda. Karena, merupakan pelabuhan khusus. Sehingga tarif yang digunakan juga tarif khusus yang bisa diubah.

Senada dengan Carmelita, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan mengaku, siap apabila pemerintah mengaktifkan SSS, khususnya untuk truk yang melalui jalur Pantura, Meski demikian, operasionalnya mesti lebih dioptimalkan.

“Saat ini SSS sudah ada, tapi belum maksimal, karena hanya untuk mengangkut penumpang Itu pun di momen tertentu saja, seperti Lebaran, untuk trayek Tanjung Priok-Panjang, dan Tanjung Priok-Semarang. Padahal, jika sudah maksimal, bisa jadi alternatif angkutan barang,” katanya.

Ia mengungkapkan, selain mengurangi beban jalan, penggunaan sistem SSS tersebut, juga diharapkan menurunkan ongkos logistik, sehingga disparitas harga juga dapat dikurangi. Pasalnya, kapasitas angkutan menggunakan SSS cukup besar dan risiko perjalanan juga dapat dikurangi.

“Seperti jika menggunakan jalur darat mencapai Rp 7juta, pakai ro-ro bisa kurang dari angka tersebut, angkutan terhindar dari kemacetan, sehingga ada efisiensi waktu juga,” ujarnya.

Kendati demikian, Ia berharap jika sistem SSS tersebut sudah berjalan, jadwal kapal harus rutin dan tepat waktu, sehingga tidak ada antrian truk di pelabuhan. Oleh karena itu, agar semua berjalan lancar, sebelum mengimplementasi semua rencana tersebut, sebaiknya semua pihak yang terkait duduk bersama.

“Pengangkutan logistik itu melibatkan banyak pihak. Sayangnya, semua memiliki ego sektoral, sehingga ketika menghitung biaya logistik, mereka saling menyalahkan satu sama lain, baik itu shipping line atau pelabuhan,” ungkap Yukki.

Untuk mempercepat terwujudnya pelayanan SSS diperlukan insentif. Beberapa usulan diantaranya dalam hal kebijakan pemerintah, diperlukan subsidi untuk BBM kapal (seperti halnya angkutan jalan raya), dan penertiban angkutan barang truk yang melebihi beban jalan. Selain itu, diperlukan penataan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisir antrian serta mekanisme pembayaran yang terintegrasi antara pelabuhan muat dan tujuan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antara operator Ro-Ro dan operator kedua pelabuhan (muat dan tujuan).

Disamping itu, insentif fiskal dan kebijakan tarif juga diperlukan bagi pelaku pelayaran diantaranya: bunga Bank yang kompetitif (tidak lebih dari 10%), penghapusan PPN untuk biaya sewa kapal, tarif bongkar muat,pajak BBM, pajak material kapal, dan pajak spare parts. Untuk galangan kapal nasional diperlukan insentif berupa penghapusan bea masuk untuk komponen impor.

Sumber Berita: jurnalmaritim.com