Berita
2 Apr 2026
Penulis : Folber Siallagan
Ketapang-Gilimanuk Overload, Pemerintah Diminta Bangun Pelabuhan Baru
Penyebrangan dari dan ke Pulau Bali melalui akses Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dianggap sudah overload. Selain menimbulkan kemacetan kuar biasa di kedua pelabuhan, hal ini juga rawan kecelakaan. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memikirkan pembangunan pelabuhan baru sebagai alternatif penyebrangan dari dan ke Pulau Bali.
Menurut anggota DPR RI Iman Sukri, kondisi penyebrangan Ketapang-Gilimanuk sudah harus dikurangi atau dialihkan volume kapal dan penumpangnya. Sebab, sejauh ini, penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan satu-satunya akses lalu lintas laut Pulau Jawa-Pulau Bali.
"Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang-Gilimanuk saja," ujar Iman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Iman mengatakan pembangunan akses laut baru menuju Bali diperlukan karena beban lalu lintas yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini.
Iman menyampaikan pernyataan itu untuk menanggapi kondisi berulang atas kemacetan yang terjadi menuju dua pelabuhan yang merupakan jalur penyeberangan Jawa-Bali tersebut.
Sementara itu, dia mengusulkan berbagai opsi pembukaan akses baru yang dinilai lebih representatif dan berkelanjutan.
Misalnya, kata dia, membuka jalur menuju Bali Utara, baik melalui kawasan Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) maupun dengan memperkuat peran Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jatim sebagai simpul penyeberangan alternatif.
"Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini," jelasnya.
Walaupun demikian, dia mengingatkan agar upaya pembangunan akses laut baru tersebut tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa-Bali.
Ia pun mengharapkan pemerintah pusat segera melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjuti dengan langkah konkret agar konektivitas Jawa-Bali menjadi lebih andal, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. (*)
Berita Lainnya