PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) has developed a green port program by establishing environmentally friendly ports at two major national ferry crossing points, namely Merak Port (Banten) and Bakauheni Port (Lampung). Through this program, ASDP can preserve the environment while improving the quality of ferry transportation services.

According to Indonesia Maritime News, ASDP President Director Heru Widodo emphasized that this initiative is an important milestone for ASDP's sustainable transformation. "The presence of green ports is a tangible manifestation of ASDP's concern for the environment. We want ports to not only be transportation hubs but also centers of environmentally friendly innovation that provide broad benefits, from energy cost efficiency to tangible contributions in preserving the earth for future generations," Heru stated on September 12, 2025.

This program is realized through the installation of large-capacity solar panels, the construction of a wastewater treatment plant (IPAL), and the provision of hazardous waste storage space. These innovations are designed not only to support energy efficiency but also to be concrete steps in protecting the marine ecosystem and the environment around the port. Thus, ASDP's main port is now increasingly energy independent while reducing its dependence on fossil-based electricity.

In addition to renewable energy, ASDP is also building up its waste management.

ASDP is also getting the community involved in the environmental movement by putting Reverse Vending Machines (RVM) in public spaces. These machines give people incentives to exchange plastic bottles for points, building collective awareness about reducing plastic waste.

“Our hope is that this innovation can be expanded to other ports across Indonesia. With the support of all parties, ASDP aims to build transportation that not only connects islands but also bridges a greener and more sustainable future,” concluded Heru.

Perubahan iklim membuat pencairan es di kutub bumi makin cepat hingga membuat permukaan air laut naik. Data akurat mengenai kenaikan muka laut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan maritim  khususnya adaptasi perubahan iklim, seperti perencanaan tata ruang pesisir, pembangunan infrastruktur pelindung, hingga mitigasi bencana rob."

Pentingnya satelit altimetri sebagai instrumen untuk memahami tren kenaikan muka laut," kata Prof Dr Eko Yuli Handoko ST MT dalam orasi ilmiah saat dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-231 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam bidang Ilmu Geodesi Satelit.

Dalam. orasinya, Eko mengatakan data akurat menjadi dasar kebijakan adaptasi, pembangunan infrastruktur, sekaligus ketahanan nasional.

“Data satelit jadi pijakan kebijakan perubahan iklim,” jelas Guru Besar Departemen Teknik Geomatika ITS ini.

Dipaparkan Eko, instrumen altimeter bekerja dengan memancarkan sinyal radar ke laut dan menghitung waktu pantulnya kembali, menghasilkan data ketinggian muka laut berpresisi sentimeter. Teknologi ini sangat vital bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena tidak bergantung pada stasiun darat yang terbatas.

“Altimetri satelit bisa menjangkau ribuan pulau di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan kondisi geografis Indonesia, dia mengintegrasikan data altimetri dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) dan Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR).
"Dengan menggabungkan ketiganya, kita memperoleh data kenaikan muka laut relatif yang dirasakan masyarakat,” bebernya.

Untuk mengatasi gangguan sinyal radar satelit tersebut, ia memanfaatkan data stasiun GNSS darat guna melakukan koreksi atmosfer Wet Tropospheric Correction dengan pendekatan GNSS-derived Path Delay (GPD). “Data kenaikan muka laut menjadi lebih reliabel, khususnya di pesisir,” ungkapnya.

Menurut Eko, penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi bangsa Indonesia. “Informasi ini krusial untuk melindungi aset-aset strategis negara yang berada di wilayah pesisir,” tegasnya. 

Kontribusi penelitian Eko tersebut turut mendukung komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Tak hanya itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-11 mengenai kota berkelanjutan, poin ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, serta poin ke-14 terkait ekosistem laut. (*)

Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) BRIN sedang menggodok konsep akselerasi pemanfaatan energi laut. Hal ini dianggap penting mengingat Indonesia memiliki potensi energi laut sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara serius.

Menurut anggota DEN, As Natio Lasman, Indonesia harus mengakselerasi pemanfaatan energi laut sehingga diperlukan langkah strategis dan implementatif serta dukungan lintas sektoral dalam membangun ekosistem industri energi laut nasional.

"Kemajuan suatu negara bisa diukur dari kemampuan negara tersebut menyediakan energi," ungkap As Natio Lasman usai pertemuan DEN dengan PRTH BRIN di Jakarta akhir pwkan lalu
Ke depan, kata As Natio, tren pengembangan EBT di laut berpotensi untuk dapat berkontribusi dalam blue economy dan transisi energi.

Di tempat yang sama, Perekayasa  Ahli Utama PRTH BRIN, Erwandi, mengatakan, posisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan selat di antara dua pulau, menyebabkan kecepatan air laut mengalami percepatan saat melewati selat-selat sempit dan menjadi arus laut yang menyimpan energi hidrokinetik yang sangat besar, dan potensial untuk di konversi menjadi tenaga listrik.
Ia menyebut arus laut di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik arus laut di negara-negara high latitude.

“Teknologi  yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa atau Asia Timur butuh penyesuaian yang rumit bila diterapkan di Indonesia. BRIN telah mengembangkan teknologi konversi energi arus laut yang disesuaikan dengan karakteristik arus laut di Indonesia,” tambahnya.

Erwandi menegaskan, Indonesia juga mempunyai pantai terpanjang ke dua di dunia dengan potensi energi gelombang 30 kW/m sehingga secara teoritis potensi energi gelombang di pantai-pantai Indonesia sangat besar. Demikian juga dengan potensi energi panas laut (OTEC) di kawasan Indonesia Timur yang dapat dimanfaatkan untuk melistriki pulau-pulau 3T.

“BRIN sebagai Lembaga penelitian, memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan energi laut sebagai bagian dari proyek percontohan energi baru dan terbarukan nasional,” tutup Erwandi. (*)

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) is preparing concrete steps in legal protection while strengthening competitiveness by drafting regulations on Geographical Indications (IndiGeo) for Marine and Fishery Products and Salt Production.

This regulation ensures that IndiGeo protection does not stop at intellectual property recognition but also continues with the development, monitoring, and sustainable commercialization of products. The regulation will include protection mechanisms, assistance in preparing descriptive documents, the establishment of community institutions, and the facilitation of promotion, marketing, licensing, and access to capital.

According to Indonesia Maritime News, the KKP held a Public Consultation Meeting on the Draft Ministerial Regulation on Geographical Indications in early September 2025. The meeting was part of meaningful participation in the drafting of regulations involving stakeholders such as local authorities and business actors.

Director General of Marine and Fisheries Product Competitiveness (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, explained that there are around 8,500 fish species in Indonesia, or 37% of the world's total species, and more than 900 types of seaweed, demonstrating the enormous potential of Indonesia's marine and fisheries sector. Moreover, the estimated sustainable potential of fish resources reaches 12.01 million tons per year, while the potential production of marine aquaculture can exceed 50 million tons. Because of this, he thinks this potential is an important foundation and opens up more space for developing leading marine and fisheries products that get IndiGeo protection.

A total of 11 marine and fisheries products have obtained IndiGeo certification, including Sidat Marmorata Poso, Bandeng Asap Sidoarjo, Ikan Uceng Temanggung, Mutiara Lombok, and various types of traditional Indonesian salt such as Kusamba, Amed, Tejakula, Pemongkong, Gumbrih, and Garam Gunung Krayan.

Director of Trademarks and Geographical Indications at the Ministry of Law, Hermansah Siregar, also noted that IndiGeo will provide tangible benefits for local products, including fisheries products and traditional salts. According to him, IndiGeo not only provides legal protection for products but also enhances their economic, cultural, and promotional value, enabling them to penetrate international markets.

“Products protected by IndiGeo have the opportunity to be marketed at premium prices, attract investor interest, and encourage the growth of small and medium-sized businesses based on local communities,” said Hermansah.

TNI Angkatan Laut mempertimbangkan membeli kapal selam dari China yang sudah siap pakai. Pembelian itu dilakukan untuk mengisi kekosongan pertahanan laut karena dua kapal selam yang baru dipesan masih butuh waktu yang cukup lama untuk siap dioperasikan. Namun demikian, opsi pembelian kapal selam China itu masih dalam kajian.

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul,  pihaknya masih melakukan  kajian lebih mendalam. "Keputusan tersebut belumlah final, karena masih perlu mempertimbangkan beberapa hal," kata Tunggul.

Tunggul menambahkan, pihaknya sempat mempertimbangkan untuk membeli kapal selam sementara atau ad interim dari China.

"Memang pernah ada pembicaraan terkait Kapal selam dari China," kata Tunggul.
Tunggul menegaskan sampai saat ini pembelian kapal selam yang telah resmi dilakukan Kementerian Pertahanan adalah Scorpene dari Prancis.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan saat ini TNI AL diperkuat empat kapal selam.

Tapi jumlah itu, menurut Ali, masih kurang memadai untuk menjaga perairan Indonesia yang luasnya 6,4 juta kilometer persegi. Ali, dalam berbagai kesempatan, menyebut idealnya armada TNI AL diperkuat 12 kapal selam.

Empat kapal selam yang saat ini beroperasi, yaitu KRI Cakra-401, KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405.

Ke depannya, Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) TNI AL bakal diperkuat dua kapal selam Scorpene Evolved dari Naval Group Prancis.
Dua unit kapal pesanan Indonesia itu rencananya bakal dibangun dari awal di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.

Umumnya, satu unit kapal selam rampung dibangun dalam waktu 5–7 tahun. Untuk menunggu pembangunan kapal selam itu, TNI Al berupaya membeli kapal selam ad interim yang sudah siap digunakan. Pembelian cepat itu dilakukan untuk mengisi kekuatan pertahanan laut Indonesia di masa-masa pembangunan Scorpene. (*)

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) continues to strengthen the governance and development of fishing facilities in Eastern Indonesia, including Papua, Maluku, and East Nusa Tenggara (NTT). Programs and funding initiatives are being implemented on a regular basis, both directly by the KKP and through transfer mechanisms from the central government to local governments.

According to Indonesia Maritime News, from 2020 to 2024, KKP has allocated Rp 70.9 billion from the state budget for Eastern Indonesia, Rp 415.13 billion from the Provincial Special Allocation Fund (DAK), and Rp 502.16 billion from the Regency/City Special Allocation Fund (DAK). In addition to DAK, development in Eastern Indonesia is also carried out through budgets managed by KKP. In 2023, KKP successfully created a pilot modern fishing village (Kalamo) in Samber Binyeri Biak, which was successful and became an inspiration for the Merah Putih Fishing Village development model that will be implemented on a massive scale in 2025-2027.

Quoted directly from the KKP, "The assistance distributed directly or in the form of Special Allocation Funds (DAK) to provincial and district/city governments aims to increase the productivity of the fishing industry and the welfare of fishermen. The assistance takes the form of developing fishing port facilities, providing production facilities in fishing villages, and providing fishing boats and fishing equipment for small-scale fishermen," said Acting Director General of Capture Fisheries, Ridwan Mulyana, in Jakarta on Tuesday (9/9).

Ridwan further explained that development in eastern Indonesia is also financed through Revenue Sharing Funds (DBH) derived from Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fishery Natural Resources (SDA). Both the Fisheries Business Levy (PPP) and the Fisheries Yield Levy (PHP) are managed, and the proceeds are returned to the community in the form of development funding, with most of it managed directly by local governments through the DBH mechanism.

“The entire DBH from fisheries natural resources will be used to support marine and fisheries development, thereby creating economic circulation and a multiplier effect. I am confident that with closer cooperation and collaboration, the acceleration of capture fisheries development, including in eastern Indonesia, can be further optimized,” Ridwan stated.

Kondisi air laut yang memiliki tekanan kuat dan mengandung garam membuat cahaya yang masuk di kedalaman laut menjadi berubah dan berbelok. Hal ini membuat visual dan warna obyek di dalam laut bisa berubah. Kondisi bisa menjadi kendala bagi peneliti, yang fokus pada obyek di dasar laut, kesulitan dalam meneliti beberapa indikator perubahan obyek penelitian.

Namun, kini hal itu bisa diatasi oleh sejumlah peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) AS. Mereka mengembangkan teknologi baru bernama SeaSplat, yang mampu mengoreksi distorsi optik dalam foto bawah laut dan mengembalikan warna aslinya secara akurat meski obyeknya ada di kedalaman laut.

Teknologi ini membuka peluang baru dalam eksplorasi dan pemantauan ekosistem laut.

Air laut memengaruhi cahaya dengan cara membelokkan, menyebarkan, dan meredupkannya, membuat warna asli objek di dalam laut sulit terlihat kecuali dari jarak sangat dekat. SeaSplat mengatasi tantangan ini dengan mengombinasikan koreksi warna dan model 3D berbasis teknik 3D Gaussian Splatting (3DGS), yang dapat merekonstruksi lingkungan bawah laut dalam bentuk virtual tiga dimensi.

Dengan menggunakan SeaSplat, para ilmuwan dapat membuat visualisasi 3D dari dasar laut seolah-olah airnya telah dihilangkan. Teknologi ini dapat membantu peneliti mendeteksi perubahan lingkungan secara lebih akurat, termasuk tanda-tanda awal pemutihan karang yang sulit terlihat dari jarak jauh.

Aplikasi SeaSplat sangat menjanjikan bagi pemantauan kesehatan laut dan konservasi, karena memungkinkan ilmuwan "menjelajahi" terumbu karang secara virtual dengan warna dan bentuk yang mendekati kondisi aslinya. Penemuan ini akan dipresentasikan dalam konferensi IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). (*)

On the 18th of August, 2025, the Netherlands Human Rights Institute just announced their decision regarding the discrimination of wage inequality against Indonesian and Filipino sailors on Dutch ships.

Taken from Indonesia Maritime News, the Netherlands Human Rights Institute stated that Indonesian and Filipino sailors earned significantly lower wages than European sailors despite performing the same work on Dutch-flagged ships. The institute concluded that discrimination could not be justified on the grounds of the economic impact of higher wages on ship owners or by international law. The institute said that if financial reasons could be used to justify such discrimination, then legislation on equal treatment would have lost its significance.

The Netherlands shipping companies have long employed sailors from Indonesia and the Philippines at much lower wages and with heavier workloads than European sailors. Then, in 2023, an Indonesian sailor and a Filipino sailor who had worked on Dutch-flagged ships filed a legal claim with the Netherlands Institute for Human Rights, alleging that the shipping companies they worked for had discriminated against them.

The hearing at the Netherlands Institute for Human Rights took place in two sessions, one in October 2024 and another in January 2025. The company is alleged to have violated the Dutch General Equal Treatment Act by paying them, as well as thousands of other sailors from Indonesia and the Philippines, significantly less than European sailors, despite performing the same work on Dutch-flagged ships.

Thousands of sailors have expressed interest in joining the Equal Justice Equal Pay Foundation, which is assisting with the case. The Equal Justice Equal Pay Foundation has confirmed that it will take legal action if the Dutch shipping association (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) does not immediately provide compensation to the sailors from Indonesia and the Philippines who have suffered from wage discrimination.

TNI AL sedang berusaha menambah kekuatan armada launya dengan membeli kapal Giuseppe Garibaldi dari AL Italia. Jika bisa didatangkan, maka ini merupakan  kapal induk pertama milik TNI AL.

Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, pihaknya mengincar kapal induk Giussepe Garibaldi milik Italia yang sudah dipensiunkan untuk diakuisisi menjadi milik Indonesia.
"Kita berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi, dan nanti harapannya bisa memperkuat jajaran kita," kata Ali.

Kapal tersebut, kata Ali, akan diperuntukkan menjalankan misi kemanusiaan atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Tapi bisa juga digunakan untuk Operasi Militer Untuk Perang," jelas Ali.

Untuk diketahui, kapal induk dengan panjang 180,2 meter dan bobor 14 ribu ton ini dilengkapi mesin penggerak super yang dapat menggerakkan kapal dengan kecepatan 30 knot atau 56 kilometer per jam. Kapal pengangkut pesawat tempur ini juga dilengkapi beberapa radar jamming hingga senjata seperti peluncur oktupel Mk.29 untuk rudal antipesawat Sea Sparrow / Selenia Aspide , Oto Melara Kembar 40L70 DARDO, 324 mm tabung torpedo rangkap tiga dan Otomatis Mk 2 SSI.

Kapal ini juga silengkapi sistem rudal Aspide untuk pertahanan udara jarak menengah, meriam CIWS Oto Melara 40 mm untuk menangkis serangan jarak dekat, tabung torpedo anti-kapal selam, serta perangkat peperangan elektronik.
ITS Giuseppe Garibaldi (C 551) juga merupakan kapal induk ringan pertama yang dimiliki Angkatan Laut Italia. 

Kapal ini dibangun oleh galangan Fincantieri di Monfalcone dan resmi masuk dinas pada 30 September 1985. 
Selama hampir 40 tahun pengabdian, kapal induk ini telah terlibat dalam berbagai operasi militer Italia, mulai dari Somalia, Kosovo, Afghanistan, hingga Libya, sebelum akhirnya dipensiunkan pada Oktober 2024.

Untuk penggerak, Giuseppe Garibaldi ditenagai empat turbin gas LM2500 dengan total tenaga lebih dari 80 ribu tenaga kuda. 

Kecepatan maksimumnya mencapai 30 knot, atau sekitar 56 kilometer per jam, dengan jarak jelajah hingga 7.000 mil laut.
Kapal Induk ini dioperasikan oleh sekitar 830 personel, termasuk kru kapal, teknisi udara, hingga staf komando. 

Di dek penerbangannya, Giuseppe Garibaldi mampu membawa hingga 16 pesawat tempur STOVL jenis AV-8B Harrier II, ditambah helikopter untuk misi anti-kapal selam maupun transportasi. 
Untuk mendukung lepas landas pesawat, dek kapal dilengkapi dengan ski-jump miring sekitar 6,5 derajat. (*)

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa harus segera diwujudkan. Hal itu penting untuk melindungi Pulau Jawa dari abrasi dari segala gangguan akibat perubahan cuaca. Mengingat proyek ini memakan biaya yang cukup besar sekitar USD 80 miliar atau lebih dari Rp 1.300 triliun, pemerintah mengajak sejumlah negara seperti China dan Jepang hingga sejumlah negara Eropa untuk bekerjasama.

Pada awal September ini, pemerintah telah resmi membuka peluang investasi besar-besaran bagi pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang menempatkan pembangunan tanggul laut sebagai proyek unggulan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob serta dampak perubahan iklim.

“Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta.

Airlangga menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall akan dilakukan bertahap dan dibuka untuk kerja sama investasi lintas negara.
Skema pembiayaan difokuskan pada pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga investor global bisa terlibat langsung dalam pendanaan maupun pengelolaan proyek.

“Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” ujarnya.

Keseriusan Indonesia juga terlihat lewat keterlibatan perusahaan investasi nasional, Danantara, yang aktif menjajaki peluang dengan mitra internasional.
Proyek Giant Sea Wall ditawarkan kepada China Everbright Environment Group, serta dibicarakan bersama China Railway Construction Corporation (CRCC) dan CITIC Group.

“Bersama China Railway Construction Corporation (CRCC), kami membahas proyek kereta cepat dan perlindungan pesisir atau Giant Sea Wall, meninjau solusi hijau bersama China Everbright Environment Group, serta menjajaki peluang besar dengan CITIC Group di sektor energi dan ketahanan pesisir,” ungkap CEO Danantara Rosan Roeslani melalui akun Instagramnya.

Upaya diplomasi ekonomi juga dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Beijing pada 3 September lalu atas undangan Presiden China Xi Jinping, kedua pemimpin negara turut membahas peluang kerja sama strategis, termasuk pembangunan Giant Sea Wall.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut di pesisir utara Jawa.

Badan ini diharapkan mempercepat penanganan banjir rob dan melindungi jutaan penduduk yang tinggal di kawasan rawan pesisir. (*)